Said Iqbal Temui Wamenaker Bahas Revisi Aturan Pekerja Alih Daya
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Kamis (11/6/2026) sore.
Pertemuan itu membahas revisi aturan pekerja alih daya atau outsourcing.
Diskusi difokuskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Said Iqbal ingin regulasi tersebut disesuaikan dengan aspirasi para buruh.
"Saya datang hari ini berjumpa dengan Wamenaker untuk berdiskusi tentang bagaimana Permenaker No. 7/2026 tentang Pekerja Alih Daya itu bisa sesuai dengan harapan buruh atau dengan kata lain, bisa dilakukan revisi," kata Iqbal.
Analisis dan pertimbangan terkait aturan ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Said Iqbal menjelaskan bahwa kedudukan barunya sebagai penasihat presiden berfokus pada pemberian masukan, bukan mengeksekusi kebijakan.
Usulan Pembatasan Outsourcing
Penghapusan pekerjaan alih daya secara total atau pembatasan jenis pekerjaan penunjang menjadi poin utama yang diusulkan. Cakupan pembatasan meliputi sektor jasa keamanan, penyedia makanan, serta pelayanan kebersihan.
Kepastian status hubungan kerja bagi buruh di perusahaan penyedia jasa alih daya juga menjadi desakan. Baik sebagai pekerja kontrak maupun karyawan tetap, status mereka harus jelas.
"Jadi bukan lagi tanpa status. Intinya, perlindungan bagi pekerja alih daya terhadap 4 jenis pekerjaan tadi itu juga harus jelas.
Di luar 4 jenis pekerjaan tadi, dilarang penggunaan pekerja alih daya," tutur Iqbal.
Komunikasi mengenai poin-poin perlindungan tenaga kerja ini akan dilanjutkan dengan jajaran pejabat kementerian terkait lainnya.
Selain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, koordinasi juga dijadwalkan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker.
Sebelumnya, Said Iqbal dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Pengangkatan resmi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






