Bank Dunia memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada 2026 tetap tinggi, mencapai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi ini disampaikan dalam laporan terbaru lembaga keuangan internasional tersebut pada Kamis (11/6).

>>> Pemerintah Tata Ulang SPPG Makan Gratis Akibat Anggaran Membengkak Rp 1 Triliun per Bulan

Tekanan defisit dipicu oleh peningkatan belanja subsidi dan program prioritas berskala besar yang dijalankan pemerintah.

Bank Dunia mencatat bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah beban subsidi energi.

Ketergantungan pada konsumsi pemerintah dinilai mengandung risiko karena ruang fiskal yang semakin terbatas.

Di sisi lain, perbaikan penerimaan negara diperkirakan mulai terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

>>> PLTGU Jawa Satu Kembali Operasikan Dua Unit Usai Pemeliharaan

Hal ini didorong oleh penyelesaian tunggakan restitusi pajak, reformasi administrasi perpajakan, serta tingginya harga komoditas ekspor utama seperti batu bara, LNG, nikel, emas, dan minyak sawit.

Kenaikan harga komoditas tersebut diperkirakan memberikan tambahan penerimaan sekitar 0,4 persen terhadap PDB.

Namun, beban pembayaran bunga utang pemerintah diproyeksikan terus meningkat, dari 18,7 persen pada 2025 menjadi 19,2 persen terhadap penerimaan negara pada 2028.

Defisit primer juga diperkirakan tetap terjadi dengan rata-rata 0,4 persen dari PDB sepanjang 2026–2028, yang memicu kenaikan utang pemerintah secara bertahap.

>>> Investor Asing Lepas Saham BBRI dan DSSA Rp 447,8 Miliar

Bank Dunia menilai kebijakan subsidi yang luas dapat memangkas ruang investasi publik, perlindungan sosial terarah, dan reformasi produktivitas ekonomi.