Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan layanan angkutan laut perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun anggaran 2026. Sebelumnya, layanan sempat mengalami penundaan akibat keterbatasan anggaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya menyiasati kondisi anggaran agar layanan tidak berhenti. "Layanan perintis tetap kita laksanakan sampai tahun anggaran selesai.

>>> Zulhas Targetkan Perpres Penyaluran Subsidi Lewat Kopdes Rampung Satu Bulan

Jadi dengan kondisi anggaran, kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti," ujarnya di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Seluruh layanan angkutan perintis yang sempat mengalami penyesuaian kini telah kembali beroperasi normal. Kemenhub melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, dan tingkat muatan di setiap trayek.

Kemenhub juga memperkuat koordinasi dengan operator kapal, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pemerintah telah mengusulkan tambahan anggaran sebagai langkah antisipasi agar layanan tidak kembali terganggu.

Keberlanjutan angkutan laut perintis menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas nasional dan menjaga rantai pasok logistik. Hal ini terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terlayani angkutan komersial.

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengoperasikan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek Tol Laut, 6 trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek rede transport.

Dudy menegaskan penyelenggaraan subsidi angkutan perintis merupakan instrumen pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar dan mewujudkan pembangunan inklusif.

>>> DJP Klarifikasi Libatkan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak: Hanya Pendampingan

Penguatan Pendanaan dan Evaluasi Trayek

Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai diperlukan penguatan dukungan pendanaan agar layanan angkutan perintis berkelanjutan.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas armada kapal, memperkuat infrastruktur pelabuhan, dan mendorong integrasi sistem logistik nasional.

Evaluasi berkala terhadap jaringan trayek akan dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.

Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperkuat konektivitas antarmoda di berbagai wilayah Indonesia.

Rapat kerja pembahasan subsidi kapal perintis turut dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

>>> Tim Pelatih Ungkap Masalah Timnas Voli Indonesia Usai Dikalahkan Kamboja

Pembahasan difokuskan pada keberlanjutan pendanaan subsidi angkutan laut perintis.