Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melakukan penataan ulang terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil akibat pembengkakan anggaran belanja negara yang mencapai Rp 1 triliun setiap bulan.

>>> PLTGU Jawa Satu Kembali Operasikan Dua Unit Usai Pemeliharaan

Dilansir dari Detik Finance, lonjakan anggaran tersebut dipicu oleh jumlah SPPG yang melampaui target pemerintah. Praktik jual-beli titik lokasi pelayanan turut memperparah kondisi.

Kondisi operasional yang tidak efisien berdampak langsung pada pengeluaran kas negara, terutama untuk menyalurkan dana insentif senilai Rp 6 juta bagi tiap unit dapur.

Penataan Menyeluruh Segera Dilakukan

Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penertiban total terhadap manajemen klaster masalah program ini akan segera diselesaikan.

"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya," ujar Prasetyo Hadi.

Evaluasi menyeluruh membuka kemungkinan penutupan sejumlah unit dapur yang dinilai melebihi kapasitas kebutuhan riil di lapangan.

>>> Investor Asing Lepas Saham BBRI dan DSSA Rp 447,8 Miliar

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak.

Namanya sedang ditata," jelasnya.

Kebijakan penutupan tetap didasarkan pada standardisasi prosedur operasional baku dan pemeriksaan kondisi nyata di setiap wilayah, bukan hanya data kuantitatif.

Pemerintah berupaya meminimalkan penutupan total agar distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat tidak terganggu.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan.

>>> BSI Perkuat Dana Murah Lewat Layanan Payroll Karyawan

Catatan perbaikan terus dilakukan," tegas Prasetyo Hadi.