Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi memberlakukan kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100 persen.

Selain itu, pemotongan pokok pajak hingga 50 persen juga diberikan untuk meringankan beban warga.

Kebijakan relaksasi pajak daerah ini berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Kendaraan yang masa jatuh temponya pada tahun 2025 dan sebelumnya dapat menikmati insentif ini.

Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Muhammad Irvandi Thamrin, membenarkan kebijakan tersebut.

Ia menyatakan bahwa Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan ini untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Stimulus ini dirancang untuk mendongkrak mutu pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.

Masyarakat diimbau segera memanfaatkan momentum penghapusan sanksi administrasi ini sebelum tenggat waktu berakhir.

Selain pembebasan denda dan diskon pokok pajak, Pemprov Sulsel juga menyediakan berbagai hadiah undian.

Hadiah tersebut meliputi satu unit mobil, paket ibadah umrah, motor, sepeda, hingga perlengkapan elektronik seperti kulkas, televisi, dan mesin cuci.

Undian akan dilakukan secara berkala setiap triwulan hingga akhir tahun.

Kebijakan serupa juga diterapkan di enam provinsi lain di Indonesia, yaitu Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, dan DKI Jakarta.