Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak kembali menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai berlaku pada Oktober 2026.

Kebijakan ini dinilai sudah tertunda cukup lama sejak pertama kali direncanakan beberapa dekade lalu.

"Wajib Halal Oktober 2026 harus berjalan.

Kita sudah menunggu sangat lama untuk mewujudkan sistem jaminan produk halal yang berlaku secara menyeluruh," ujar Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (10/6/2026).

Strategi BPJPH Perkuat Pengawasan dan Sosialisasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini gencar memperkuat lini pengawasan serta sosialisasi kepada publik.

Strategi yang diterapkan lebih menitikberatkan pada aspek edukasi dan pendampingan intensif bagi para pelaku usaha.

Upaya tersebut dilakukan agar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memenuhi regulasi tanpa mengalami hambatan dalam operasional bisnis mereka.

Sejauh ini, BPJPH melaporkan telah menggelar sosialisasi masif secara serentak pada 2.183 titik lokasi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Agenda berskala nasional itu bahkan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai aktivitas edukasi halal serentak dengan cakupan terbesar.