Pemerintah Indonesia tengah mematangkan reformasi subsidi listrik agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Langkah strategis ini disiapkan untuk menata ulang penyaluran bantuan energi nasional agar tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

>>> John Herdman Ubah Susunan Pemain Timnas Indonesia Kontra Mozambik

Kepastian mengenai efektivitas sistem baru tersebut disampaikan langsung setelah pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah mengandalkan integrasi sistem digital yang menyeluruh untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

"Sudah.

Jadi nanti semua dengan digital berbasis AI itu, sudah kita teliti dan akan saya kira sangat targeted betul-betul," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Evaluasi internal pemerintah menunjukkan ketidaktepatan sasaran yang masif.

Anggaran subsidi energi yang mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun justru mayoritas terserap oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus pengelolaan anggaran kini digeser pada aspek efisiensi melalui pengubahan skema barang menjadi bantuan langsung tunai per individu.

"Ironisnya, sekitar 62,9% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Jelas ini tidak adil dan perlu ada penataan ulang untuk sasaran subsidi," ujar Luhut.

Penerapan kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama.

>>> BI Rate Naik Jadi 5,50 Persen, Bunga Kredit Terancam Meningkat

Implementasinya diperkuat oleh kolaborasi infrastruktur digital dalam negeri termasuk Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan teknologi verifikasi biometrik.

"Seluruh sistem integration ini, mulai dari Portal Perlinsos hingga verifikasi biometrik, menggunakan GovTech yang dirancang sendiri oleh anak-anak muda Indonesia," ujarnya.