Subsidi listrik berisiko fiskal, BPK temukan potensi pemborosan anggaran
Rabu / 14-10-2026, 06:21 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi ketidakhematan subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp61,48 triliun yang menambah risiko fiskal.
Rabu / 14-10-2026, 06:21 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi ketidakhematan subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp61,48 triliun yang menambah risiko fiskal.
Kamis / 08-10-2026, 02:07 WIB
Percepatan program PLTS 100 GWp berpotensi memangkas subsidi listrik APBN hingga Rp73 triliun demi menekan beban anggaran negara yang menembus Rp200 triliun.
Selasa / 01-09-2026, 00:42 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran subsidi listrik tahun 2027 sebesar Rp117,84 triliun dengan sejumlah asumsi makro ekonomi penting.
Rabu / 01-07-2026, 11:49 WIB
Kementerian ESDM memutuskan tidak menaikkan tarif listrik PLN pada kuartal III 2026. Kebijakan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan bersubsidi.
Kamis / 18-06-2026, 13:52 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas kelancaran pembayaran kompensasi dan subsidi PLN guna menjaga kapasitas finansial perusahaan listrik negara.
Selasa / 09-06-2026, 22:56 WIB
Pemerintah tengah mematangkan reformasi subsidi listrik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Saat ini, 62,9 persen subsidi dinikmati kelompok mampu. Rencana perombakan menggunakan DTSEN dan Gov Tech ditargetkan menghemat Rp 29,9 triliun per tahun.
Selasa / 09-06-2026, 19:24 WIB
Pemerintah Indonesia mematangkan reformasi subsidi listrik menggunakan teknologi digital dan kecerdasan buatan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Jumat / 05-06-2026, 11:08 WIB
Kementerian ESDM mengusulkan anggaran subsidi dan kompensasi listrik dalam RAPBN 2027 sebesar Rp274,02 triliun, naik 11,58% dari APBN 2026. Kompensasi listrik diusulkan Rp165,59 triliun dan subsidi Rp108,43 triliun.
Kamis / 04-06-2026, 22:51 WIB
Kementerian ESDM mengusulkan anggaran subsidi dan kompensasi listrik Rp274,02 triliun dalam RAPBN 2027, naik dari Rp245,58 triliun di APBN 2026. Lonjakan dipicu asumsi makro dan kebijakan penahanan tarif.