Badan Pemeriksa Keuangan mendapati potensi ketidakhematan dalam pengelolaan subsidi serta kompensasi listrik yang mencapai angka Rp61,48 triliun.

Temuan tersebut tercatat di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026 yang dirilis pada 13 Oktober 2026.

Tiga Persoalan Utama Efisiensi Belanja Listrik

Dalam pemeriksaan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, BPK mengidentifikasi tiga persoalan utama yang memengaruhi efisiensi belanja.

Permasalahan itu mencakup penentuan penerima subsidi, kebijakan tarif pelanggan nonsubsidi, serta pengendalian biaya PT PLN.

Persoalan pertama berkaitan dengan belum ditetapkannya kelompok desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Pemanfaatan basis data tersebut dinilai berpotensi mengurangi pengeluaran subsidi dalam jumlah signifikan hingga Rp28,54 triliun.

Masalah kedua adalah belum diterapkannya penyesuaian tarif listrik nonsubsidi pada sedikitnya tujuh golongan tarif oleh pemerintah.

Penerapan kebijakan tariff adjustment tersebut diperkirakan mampu menghasilkan penghematan keuangan negara sebesar Rp8,94 triliun.

Persoalan ketiga menyangkut upaya PT PLN yang dinilai belum optimal dalam menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik.

Kendalanya meliputi ketersediaan energi primer batu bara dan gas untuk jangka panjang yang belum memiliki jaminan pasti.

Kewajiban pembayaran kepada produsen listrik independen melalui skema take or pay juga menjadi komponen yang disoroti.

Nilai kewajiban pembayaran kepada produsen listrik independen tersebut tercatat mencapai Rp15,39 triliun untuk tahun 2025.

Penyelesaian investasi proyek ketenagalistrikan yang berlangsung berlarut-larut turut menimbulkan biaya cost to complete Rp8,59 triliun.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Direksi PT PLN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta instansi terkait lainnya.