Pemerintah Perketat Pengawasan E-commerce Lewat Permendag 19 Tahun 2026
Pemerintah memperketat pengawasan ekosistem digital dengan aturan baru yang mewajibkan seluruh penyelenggara e-commerce menolak pendaftaran pedagang online yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Regulasi ini menjadi instrumen hukum terbaru untuk menertibkan pasar digital.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag No. 31/2023 yang mendorong legalitas usaha di sektor e-commerce.
Namun, aturan lama dinilai belum memiliki mekanisme penegakan hukum yang rinci dan sanksi operasional nyata terhadap pedagang di marketplace.
Celah regulasi itu memicu maraknya pelaku usaha informal berskala besar beroperasi tanpa kontribusi administrasi negara yang jelas. Permendag No. 19 Tahun 2026 hadir untuk menutup kelemahan tersebut.
Kewajiban Baru bagi Platform E-commerce
Pasal 4 ayat (4) memerintahkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib menolak permintaan pendaftaran baru dari pedagang online yang belum mengantongi izin usaha.
Pasal 4 ayat (5) merinci batasan minimum perizinan berupa NIB sektor perdagangan.
Dokumen ini harus diselaraskan dengan pemenuhan standar teknis barang dan jasa yang dijual di platform digital demi menjamin keselamatan konsumen.
Meski terkesan membatasi, pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Pasal 17 ayat (3) memperbolehkan marketplace menerima pendaftaran pedagang yang belum memiliki legalitas utuh dengan syarat menyematkan status "Dalam Proses Legalisasi" pada profil toko digital.
Kelonggaran ini dibatasi tenggat waktu ketat melalui Pasal 17 ayat (4). Pedagang online wajib menyelesaikan seluruh proses perizinan berusaha paling lambat enam bulan sejak pendaftaran awal.
Apabila tenggat transisi diabaikan, otoritas siap memberlakukan sanksi komersial terberat.
Berdasarkan Pasal 17 ayat (5), e-commerce diwajibkan membatasi hak akses berupa penghentian total seluruh transaksi pedagang yang bersangkutan.
Kementerian Perdagangan menyebut fokus utama penyempurnaan regulasi PMSE adalah fasilitasi legalitas pelaku usaha, peningkatan visibilitas produk lokal, transparansi platform, perlindungan konsumen, dan tata kelola teknologi digital.
Implementasi Permendag No. 19 Tahun 2026 diharapkan mampu mentransformasi lanskap pasar digital nasional menjadi lebih terstruktur.
Pihak manajemen e-commerce kini memikul tanggung jawab penuh melakukan verifikasi ketat, memandu masa transisi, hingga menutup transaksi demi kepatuhan hukum.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






