Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan pada delapan klaster program prioritas nasional.

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (9/6/2026).

>>> Yield SBN Tenor 10 Tahun Tembus 7,5 Persen, Ini Kata Ekonom

Langkah strategis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Delapan klaster prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Selain itu, ada pula penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah juga menetapkan sektor pertahanan, keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi sebagai pendorong utama keberhasilan program tersebut.

"Sementara pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," kata Purbaya di hadapan DPR RI.

Demi menjaga stabilitas pelaksanaan program makro ini, pengelolaan APBN akan tetap diarahkan pada koridor yang sehat dan kredibel.

Langkah ini diimbangi dengan optimalisasi pendapatan negara serta penguatan kualitas belanja.

"Sejalan dengan hal tersebut, postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB," jelasnya.

>>> BI Rate Diproyeksikan Melonjak hingga 6,75 Persen Akhir 2026

Pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,82% hingga 12,44% PDB, sedangkan belanja negara 13,62% hingga 14,80% PDB.

Pemerintah optimistis bahwa fondasi ekonomi nasional yang kuat dapat memicu akselerasi kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.

"Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat," tuturnya.

Indikator Makro Ekonomi 2027

Sejumlah indikator makro utama telah ditetapkan untuk mengawal ketahanan fiskal nasional sepanjang tahun 2027.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8% hingga 6,5%, dengan kurs rupiah di kisaran Rp16.800/US$ hingga Rp17.500/US$.

Suku bunga SBN tenor 10 tahun diperkirakan 6,5% hingga 7,3%, sementara defisit APBN dijaga 1,80% hingga 2,40% dari PDB.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$70 hingga US$95 per barel, dengan lifting minyak bumi 602.000-615.000 bpd dan lifting gas bumi 934.000-977.000 boepd.

>>> BPJS Kesehatan Berlakukan Aturan Baru untuk Pasien Kontrol Rutin

Target pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5% ini diproyeksikan menjadi batu loncatan awal sebelum merealisasikan target pertumbuhan nasional sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang.