Pemerintah Longgarkan Pembatasan Produksi Batu Bara dalam RKAB 2026
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan melonggarkan kebijakan pembatasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Keputusan ini diambil pada Senin (8/6/2026) untuk menjaga stabilitas industri dan mengoptimalkan pendapatan negara.
Pelonggaran kuota ini merupakan respons terhadap fluktuasi harga komoditas global serta gejolak geopolitik dunia saat ini. Langkah tersebut memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha tambang.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (API-IMA) Sari Esayanti menilai relaksasi ini menjadi solusi krusial bagi keberlangsungan operasional pertambangan.
Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah antisipasi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jika melihat situasi nyata di lapangan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya.
Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini menjadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting untuk mencegah potensi PHK," ujar Sari Esayanti.
Sari menambahkan bahwa penyesuaian produksi semakin dibutuhkan di tengah penguatan nilai tukar dolar AS. Meskipun transaksi ekspor diuntungkan, biaya impor untuk operasional ikut membengkak.
"Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," kata Sari.
Menurut API-IMA, kombinasi harga komoditas tinggi, penguatan dolar AS, dan pelonggaran kuota akan berdampak positif bagi penerimaan kas negara.
"Kami mendukung penuh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara terukur demi kepentingan nasional," tutur Sari.
Sebelum keputusan ini, pemerintah pusat berencana memotong target produksi batu bara nasional menjadi 600 juta ton tahun ini.
Angka tersebut jauh di bawah realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton dan tahun 2024 sebesar 834 juta ton.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan penyesuaian kuota produksi akan dilakukan secara dinamis dengan memantau perkembangan pasar internasional.
"Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi.
Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," jelas Bahlil.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






