Presiden Prabowo Subianto merespons kritik dan ketidakpercayaan yang dilontarkan media asing terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Pernyataan itu disampaikan pada Senin (8/6/2026) sebagaimana dilansir Bloombergtechnoz.

>>> TECNO Pova 8 5G Meluncur 11 Juni, Baterai 8.000 mAh Jadi Andalan

Kepala Negara mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi kebijakan pemerintah.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki komunikasi di tengah transformasi pengelolaan dan ekspor sumber daya alam.

Saat ini, kebijakan ekspor satu pintu diterapkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Klarifikasi arah kebijakan investasi telah disampaikan langsung kepada media internasional beberapa waktu lalu.

"Dua bulan lalu, saya berbicara dengan Bloomberg untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan saya.

Wawancara tersebut membantu mengisi kekosongan informasi yang sebelumnya dipenuhi oleh komentar-komentar yang bias atau kurang memahami situasi yang sebenarnya," ujar Prabowo.

>>> Tiga Legenda Sepak Bola Bersiap Jalani Piala Dunia Terakhir di 2026

Independensi dan Akuntabilitas Danantara

BPI Danantara diproyeksikan menjadi lembaga dengan pengawasan paling ketat di Indonesia.

Meski jalur pelaporan langsung ke Presiden, kewenangan di dalamnya tetap bertanggung jawab kepada dewan pengawas.

Independensi proses pengisian jabatan ditegaskan demi menjaga akuntabilitas.

"Buktinya, saya sama sekali tidak berperan dalam pemilihan pimpinan Danantara.

CEO Danantara bekerja sama dengan beberapa perusahaan pencarian dan rekrutmen eksekutif, dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangannya," tegas Prabowo.

Lembaga ini resmi berjalan setelah diluncurkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 24 Februari 2025.

>>> DSI dan Bursa Mineral: Arsitektur Baru Kedaulatan Komoditas Indonesia

Struktur kepengurusan lengkap kemudian diumumkan oleh Rosan Roeslani selaku CEO Danantara.