Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, menilai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026) sarat dengan bahasa sandi politik.

Dalam sidang tersebut, Gibran duduk sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan di samping Presiden Prabowo Subianto.

>>> Harga Emas Antam Terjun Rp35.000, Jadi Rp2.605.000 per Gram

Sobary menduga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan agar Gibran tidak duduk sejajar dengan Prabowo sebagai simbol berseberangan.

Menurut budayawan itu, Gibran kini seolah menaruh “keris” di pinggang—simbol senjata politik yang belum dicabut di hadapan Prabowo.

"Belum belum setajam itu. Kerisnya disengkelit ditaruh di bagian belakang ini diputar.

Oh diputar ke depan. Belum dicabut keris itu, sudah di depan.

Itu masa damai. Keris itu hiasan," ujarnya dalam Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (24/7).

"Hiasan dan itu ya sebutannya tentu bukan hiasan itu penggunaan keris yang memang begitu cara Jawa, Kalau sekarang ada di samping.

Sekarang kerisnya itu ada di samping," imbuhnya.

Ia menambahkan, posisi keris di pinggang adalah tanda kesiapan.

"Siap untuk siap untuk dicabut sewaktu-waktu. Siap pertempuran.

Siap berani apa? karena begini Bung.

Jokowi itu simbolnya lembut. Simbolnya lembut tapi itu dinyatakan blak-blakan," ujar Sobary.

>>> Jokowi Sadar Ditolak Prabowo? Ini Awal Mula 'Keris' Gibran Bersiap Dicabut

Sobary juga menyinggung wacana Prabowo–Gibran 2029. Ia menduga Jokowi mulai menyadari bahwa Prabowo mungkin tidak menghendaki Gibran sebagai penerus.

"Ya karena enggak menghendaki anakku ya apa boleh buat. Ini suatu realitas yang memberikan tantangan.

Jadi kalau anakku enggak boleh bersama dia, ya anakku kan bisa sendiri. Karena itu keris mesti sudah ada di samping," tandasnya.