Komisi II DPR Desak Menkeu Relaksasi Batas Belanja Pegawai Pemda
Komisi II DPR mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menerbitkan regulasi pelonggaran terkait batas maksimal belanja pegawai pemerintah daerah yang dipatok sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini diambil untuk merespons keluhan para kepala daerah yang kesulitan memenuhi amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Keputusan tersebut disepakati setelah Komisi II DPR menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Dua Faktor Penyebab Lonjakan Belanja Pegawai
Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda memaparkan bahwa banyak daerah tidak mampu mempertahankan porsi belanja pegawai di angka maksimal 30 persen.
Oleh karena itu, bendahara negara diminta segera menerbitkan aturan pelaksanaan relaksasi.
"Jangka pendeknya, kami meminta adanya Keputusan Menteri Keuangan untuk merelaksasi kebijakan di dalam UU HKPD ini," ujar Rifqinizamy usai rapat.
Berdasarkan hasil koordinasi, ada dua faktor utama yang menyebabkan lonjakan porsi belanja pegawai di berbagai daerah hingga melampaui batas wajar.
Faktor pertama adalah pengurangan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang mempersempit ruang fiskal daerah.
Faktor kedua dipicu oleh beban pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang seluruhnya dibebankan pada anggaran daerah.
Rifqinizamy menekankan bahwa payung hukum berupa Keputusan Menteri Keuangan sangat krusial bagi perlindungan pemerintah daerah.
Jika tidak ada landasan hukum dari pusat, kepala daerah yang belanja pegawainya melebihi 30 persen terancam tersandung audit Badan Pemeriksa Keuangan maupun aparat penegak hukum.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






