Pemerintah Sempurnakan Kebijakan Pajak UMKM Lewat PP 20/2026
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada Senin (8/6/2026).
Regulasi ini bertujuan menyempurnakan kebijakan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan baru ini dirancang untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih luas bagi UMKM di daerah.
Pemerintah juga ingin menciptakan lapangan kerja baru tanpa membebani pelaku usaha dengan administrasi perpajakan yang rumit.
Evolusi Kebijakan Pajak UMKM
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa penyempurnaan ini dilakukan setelah pemerintah meninjau sejumlah regulasi sebelumnya.
Mulai dari PP 46/2013 dengan tarif 1%, PP 23/2018 dengan tarif 0,5%, hingga PP 55/2022.
"Setelah evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran," ujar Bimo.
Dalam kebijakan terbaru, tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% tetap dipertahankan bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.
Sementara itu, wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pajak.
Kemudahan administrasi tanpa batasan waktu diberikan kepada wajib pajak perorangan dan PT Perorangan.
Namun, untuk koperasi, kemudahan ini dibatasi selama empat tahun sejak terdaftar guna mencegah praktik pemecahan usaha.
Bagi badan usaha berbentuk PT dan CV yang beralih ke mekanisme umum, perhitungan pajak didasarkan pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional.
Hal ini diharapkan tidak memperbesar beban pungutan secara otomatis.
Proses transisi penerapan aturan ini akan diawasi secara ketat dan disertai edukasi intensif. DJP mendorong pelaku usaha untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat guna mendapatkan pendampingan.
"Kami ingin memastikan UMKM bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi," kata Bimo.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis pelaku usaha.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






