PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat) dan PT Bank DBS Indonesia resmi memperkuat kerja sama penyaluran pinjaman (channeling) pada Senin (8/6/2026) di Jakarta.

Langkah ini bertujuan memperluas akses pendanaan digital bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, wiraswasta, hingga pekerja lepas di berbagai wilayah Indonesia.

>>> Kurs Rupiah 8 Juni 2026 Melemah ke Rp18.170 per Dolar AS

Kemitraan tersebut diharapkan mendorong inklusi keuangan nasional, terutama menjangkau masyarakat yang belum terlayani sektor keuangan konvensional.

Hingga kini, total penyaluran pinjaman kumulatif melalui platform RupiahCepat telah mencapai Rp 40 triliun dan melayani lebih dari 7 juta pengguna di seluruh Indonesia.

Komitmen Perkuat Layanan Finansial Digital

Direktur RupiahCepat, Anna Maria Chosani, menyatakan bahwa peningkatan kolaborasi ini menjadi representasi nyata komitmen penyediaan layanan finansial digital yang aman dan mudah diakses.

"Bank DBS Indonesia merupakan mitra pendanaan strategis bagi RupiahCepat.

Peningkatan kerja sama ini mencerminkan kepercayaan terhadap komitmen kami dalam menjaga kepatuhan, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen," ujar Anna.

>>> IMF Peringatkan Dunia Hadapi Guncangan Ekonomi Berkelanjutan

Manajemen RupiahCepat menegaskan akan terus memprioritaskan inovasi teknologi untuk memperluas keterjangkauan akses pendanaan dan memicu pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di tanah air.

Dari sisi perbankan, Head of CBG Ecosystem and Digital, Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Willy Lawy, mengatakan perluasan kemitraan ini selaras dengan agenda inklusi keuangan perseroan.

"Kemitraan kami dengan RupiahCepat menegaskan komitmen Bank DBS Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kolaborasi ini juga mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan RupiahCepat," kata Willy.

Dalam operasionalnya, kedua pihak mengintegrasikan manajemen risiko yang ketat dan transparansi biaya pinjaman sesuai Peraturan OJK No 40/2024 tentang LPBBTI.

>>> Kemenkes: Indonesia Kekurangan 93.200 Dokter Umum pada 2032

Layanan ini juga diperkuat sistem e-KYC, credit scoring, serta teknologi anti-fraud untuk menjaga keamanan dan kepatuhan.