Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Proyek ini dimulai pada Sabtu (6/6/2026) sebagai langkah strategis mengejar target swasembada garam nasional pada tahun 2027.

>>> Ibnu Riza Pimpin IESPA Lagi, Fokus Kembangkan Ekonomi Esport

Langkah ini diambil untuk menekan angka impor garam industri yang selama ini mendominasi kebutuhan dalam negeri.

Program tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Kebutuhan Garam Domestik Meningkat

Data KKP menunjukkan lonjakan kebutuhan garam domestik mencapai 4,8 juta ton pada 2024.

Sebanyak 55 persen di antaranya dipasok melalui impor akibat tingginya standar industri.

Dalam lima tahun terakhir, impor garam tahunan ke Indonesia konsisten melampaui 2,6 juta ton.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan proyek di NTT ini memiliki nilai strategis yang melampaui komoditas ekonomi.

>>> Polda Sumut Terapkan Pengamanan Terpadu di Laga Indonesia vs Vietnam

"Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao bukan hanya sebagai pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia," ujar Koswara.

Pembangunan sentra industri ini tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dengan kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan kajian teknis.

KKP telah menanam mangrove di lahan seluas 24 hektare di sekitar K-SIGN selama 2025 dan menargetkan perluasan 100 hektare lagi tahun ini.

Vegetasi mangrove berfungsi sebagai benteng alami pantai dari abrasi dan gelombang kuat.

Proyek K-SIGN melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah dan warga melalui konsultasi publik dan koordinasi berkala.

Selain mendorong swasembada, kawasan ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan sektor UMKM di Rote Ndao.

>>> Timnas Indonesia U19 Tekuk Vietnam dan Amankan Juara Grup A

"KKP akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif agar pembangunan berjalan inklusif, transparan, dan berkelanjutan," kata Koswara.