BGN Prioritaskan Daerah Terpencil Setelah Anggaran Makan Bergizi Dipangkas
Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah prioritas program Makan Bergizi Gratis dengan mengutamakan daerah terpencil dan peningkatan tata kelola layanan.
Langkah ini diambil setelah pagu anggaran dipotong menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi mengejar target awal 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026.
Hal ini seperti dilansir dari Nasional.
Perbaikan Data dan Tata Kelola
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai pembenahan data penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, masih banyak kelompok sasaran yang belum terjangkau, seperti siswa sekolah swasta, santri, masyarakat daerah 3T, ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Data penerima manfaat harus dievaluasi terlebih dahulu. Kalau datanya tidak akurat, potensi penyimpangan dan korupsi akan terus muncul," ujar Trubus.
Trubus menambahkan bahwa BGN perlu mengevaluasi pola kerja sama dengan yayasan pengelola dapur.
Ia juga mendorong pembatasan jumlah dapur yang dikelola satu yayasan serta penguatan transparansi alokasi anggaran karena menggunakan dana APBN.
"Publik harus mengetahui alokasi biaya setiap menu, bahan baku yang digunakan, hingga rantai pasoknya. Karena ini menggunakan dana APBN, maka pengawasannya harus terbuka," kata Trubus.
Indikator keberhasilan program, menurut Trubus, harus diukur dari dampak nyata terhadap kesehatan, pendidikan, dan perbaikan status gizi anak jangka panjang.
Ia menekankan agar tidak hanya menghitung jumlah penerima.
Meskipun memerlukan evaluasi total, Trubus tidak setuju jika program dihentikan sementara melalui moratorium. "Programnya tetap harus berjalan karena dibutuhkan masyarakat.
Yang harus dibenahi adalah tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggarannya," tegasnya.
Dalam laporan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu kewajiban pembelian Merah Putih Bond oleh warga negara Indonesia.
Pengamat kini mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyusun payung hukum yang lebih kuat demi menjamin keberlanjutan dan efektivitas program.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






