Danantara Bantah Isu Wajib Beli Patriot Bond bagi WNI Bertabung Besar
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia membantah kabar mengenai kewajiban bagi warga negara Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli instrumen investasi Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang meluas di media sosial, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
Manajemen menegaskan bahwa produk investasi itu dirancang untuk partisipasi sukarela masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Klarifikasi Danantara dan Menkeu
Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria memastikan bahwa pemerintah tidak pernah berencana menyasar kelompok masyarakat tertentu dalam penggalangan dana investasi tersebut.
"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoaks.
Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," kata Dony Oskaria.
Dony menambahkan bahwa pengelolaan instrumen ini berjalan di atas prinsip keterbukaan dan tata kelola yang bersih. Pihaknya menghormati penuh independensi finansial dari setiap warga negara.
"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi.
Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," ujar Dony.
Rumor mengenai kewajiban investasi bagi kelompok bermodal besar ini mencuat pasca-pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan oleh DPR RI.
Berdasarkan regulasi teranyar tersebut, Danantara memegang kewenangan resmi untuk menerbitkan surat utang khusus.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan obligasi negara ini bertujuan memperkuat mobilisasi modal domestik untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah volatilitas global.
Alih-alih menerapkan pemaksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, pemerintah justru tengah memformulasikan skema insentif untuk menarik minat para pemilik dana.
"Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang.
Waktu saya ikut rapat di Istana, presiden juga tidak pernah mengatakan itu wajib," kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






