KPK Geledah Rumah Mantan Wamen Imipas Silmy Karim
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/6/2026).
Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa upaya paksa tersebut dilakukan setelah KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara ini.
"Pasca kemarin KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka yaitu SK," ujar Budi Prasetyo.
Rumah yang berlokasi di Jalan Brawijaya III itu sebelumnya telah disegel penyidik dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada 2-3 Juni 2026.
KPK meyakini penggeledahan ini akan menghasilkan bukti tambahan untuk mengungkap perkara tersebut.
Dugaan Aliran Dana Pemerasan
Penyidikan KPK mengungkap dugaan aliran dana pemerasan yang terjadi sepanjang 2022 hingga 2026.
Praktik ini diduga berlangsung sejak Direktorat Jenderal Imigrasi masih di bawah Kementerian Hukum dan HAM hingga berpindah ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Silmy Karim, yang pernah menjabat Dirjen Imigrasi dan kemudian Wamen Imipas, diduga menerima Rp100 juta per pekan dari hasil pemerasan terhadap WNA.
Selain Silmy, KPK menetapkan sejumlah pejabat lain sebagai tersangka, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Plt Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.
Total keuntungan yang diperoleh para tersangka dari praktik ilegal ini diperkirakan mencapai Rp145,5 miliar.
Modus operandi yang diterapkan melibatkan penghambatan atau penolakan dokumen permohonan secara sengaja untuk memeras pembayaran tambahan dari pemohon izin tinggal.
Pemerasan terjadi secara sistematis di tingkat wilayah maupun pusat, mencakup perpanjangan izin, perubahan status, pembaruan domisili, hingga pengajuan dependen.
Tim penyidik juga mengidentifikasi penggunaan kode khusus untuk pembagian uang hasil sanksi ilegal yang rutin dibagikan setiap hari Jumat.
Update Terbaru
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






