Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi tekanan besar setelah parlemen Negeri Sembilan dan Johor resmi dibubarkan.

Pembubaran parlemen di dua negara bagian itu terjadi pada Jumat dan Senin lalu, sehingga pemilihan umum (pemilu) di kedua wilayah wajib digelar dalam 60 hari ke depan.

>>> Kementerian ESDM Belum Bahas Penyesuaian Tarif Listrik Kuartal III-2026

Langkah ini memicu spekulasi bahwa pemilu nasional juga berpotensi dipercepat, meskipun jadwal resmi pemilu nasional Malaysia paling lambat pada awal 2028.

Anwar Ibrahim pada bulan lalu menyatakan akan mempertimbangkan pemilu lebih awal jika perpecahan internal koalisi terus melebar.

Hingga kini, Kantor Perdana Menteri belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar.

Ketegangan Internal Koalisi

Koalisi Anwar terdiri dari blok Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan sejumlah partai kecil. Aliansi ini kerap berbeda pandangan, terutama soal isu etnis dan agama.

Kelompok sekutu progresif Anwar juga kecewa dengan lambatnya reformasi.

>>> OJK Setujui Instrumen AT-1 BNI US$700 Juta Sebagai Modal Inti Tambahan

Tekanan lain datang dari UMNO yang mendesak pengampunan kerajaan untuk mantan perdana menteri Najib Razak, yang dipenjara sejak 2022 akibat skandal 1MDB.

Pakatan Harapan saat ini menguasai pemerintahan Negeri Sembilan, yang baru dijadwalkan pemilu pada akhir 2028. Sementara Barisan Nasional memimpin Johor, yang seharusnya pemilu tahun depan.

Barisan Nasional secara terbuka menyatakan akan mengikuti pemilu Johor secara independen tanpa dukungan Pakatan Harapan.

Di Negeri Sembilan, Pakatan Harapan bersiap bertarung di seluruh 36 kursi, setelah sebelumnya mengamankan 17 kursi.

Dua negara bagian lain, Malaka dan Sarawak, juga dijadwalkan menggelar pemilu dalam beberapa bulan ke depan.

>>> Rating TV per Jumat, 5 Juni 2026 Dikuasai Drama, Istiqomah Cinta Pimpin Daftar Penonton

Komisi Pemilihan Umum Malaysia menyebut percepatan pemilu nasional dapat menghemat biaya jika digelar bersamaan.