Menteri UMKM Ungkap Alasan CV dan PT Tak Lagi Bisa Gunakan PPh Final per 2026
Aturan Transisi bagi Pengusaha
Pemerintah menyediakan aturan transisi bagi pengusaha yang saat ini masih menggunakan skema pajak lama.
CV, PT, firma, dan BUMDes masih boleh memakai PPh Final sesuai PP 55/2022 hingga masa pemanfaatannya berakhir.
Berdasarkan ketentuan sebelumnya, PT umum mendapat jangka waktu maksimal 3 tahun pajak, sedangkan CV, firma, dan BUMDes maksimal 4 tahun pajak.
Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus fasilitas secara mendadak tanpa memberikan ruang bagi pengusaha untuk bersiap.
Pencegahan Praktik Firm Splitting
Salah satu poin krusial dalam PP 20/2026 adalah klausul tegas yang melarang praktik pemecahan entitas bisnis atau firm splitting.
Modus ini biasanya dilakukan dengan membagi satu bisnis utama menjadi beberapa unit kecil agar omzet tahunan masing-masing unit di bawah Rp4,8 miliar.
Melalui Pasal 57 ayat (2) huruf e, ditegaskan bahwa akumulasi omzet dari seluruh entitas yang dimiliki satu orang akan dihitung secara total.
Jika total omzet gabungan antara orang pribadi dan perseroan perorangannya melebihi Rp4,8 miliar, maka fasilitas PPh Final tidak dapat digunakan lagi.
"Usaha dengan pendapatan besar sudah seharusnya tidak lagi menikmati fasilitas yang memang dirancang khusus untuk UMKM kecil," kata Maman.
Opsi Kemudahan Pajak Lainnya
Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa diperketatnya aturan PPh Final bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap kesulitan wajib pajak badan.
Pemerintah tetap menawarkan skema alternatif, salah satunya pemanfaatan fasilitas Pasal 31E ayat (1) dalam Undang-Undang PPh.
Beberapa kemudahan yang masih tersedia antara lain pengurangan tarif 50 persen dari tarif PPh Badan umum bagi perusahaan dengan omzet hingga Rp50 miliar, tarif efektif 11 persen bagi penghasilan kena pajak pada bagian omzet sampai Rp4,8 miliar, pembebasan pajak total bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto maksimal Rp500 juta, dan pendampingan dari Ditjen Pajak.
Menteri UMKM berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar bisa beradaptasi dengan perubahan regulasi.
Jika menemui kesulitan, pelaku UMKM dapat melapor melalui kanal Ditjen Pajak atau platform SAPA UMKM yang sedang dipersiapkan.
Update Terbaru
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






