Gelapkan Pajak Rokok, Tersangka Kasus PPN Diserahkan ke Kejaksaan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I menyerahkan seorang tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Tersangka berinisial S alias TBH merupakan pengurus PT SMS.
Ia diduga kuat melakukan manipulasi pajak dalam kegiatan usaha. Tindakan ini mencakup pelaporan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Modus dan Kerugian Negara
S diketahui dengan sengaja menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hasil tembakau dalam jumlah lebih kecil. Nilai yang dibayarkan jauh di bawah kewajiban yang seharusnya dipenuhi PT SMS.
Selain itu, tersangka juga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar. Pelanggaran ini berlangsung selama dua tahun, dari Januari 2017 hingga Desember 2018.
Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian signifikan. Total kerugian mencapai Rp1,8 miliar.
Proses Hukum dan Pelimpahan
Penyidik melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara mendalam. Seluruh temuan diperkuat melalui serangkaian proses penyidikan oleh tim ahli Kanwil DJP Jawa Timur I.
Otoritas pajak menegaskan bahwa seluruh proses hukum telah dijalankan sesuai prosedur. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas menjadi dasar utama.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Pelimpahan ini menandai dimulainya tahap penuntutan.
Pernyataan Kepala Kanwil DJP
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menyatakan bahwa penggelapan PPN adalah pelanggaran serius. Langkah hukum ini diambil untuk pemulihan kerugian negara dan sebagai sarana edukasi.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak. Penindakan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar patuh pada hukum pajak.
DJP akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini dilakukan untuk menindak pelanggar pajak dan menjaga integritas sistem.
Ke depannya, Kanwil DJP Jawa Timur I akan lebih proaktif dalam pengawasan. Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






