Palestina Desak Israel Cairkan Dana Pajak yang Ditahan Setahun
Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa, mendesak Israel agar segera mencairkan dana penerimaan pajak yang telah ditahan selama satu tahun terakhir.
Desakan ini disampaikan pada Selasa, 28 April 2026.
Mustafa mengungkapkan bahwa penahanan dana tersebut telah memicu defisit anggaran parah bagi pemerintahan Palestina. Akibatnya, Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji pegawai secara penuh.
Kualitas pelayanan publik di wilayah Palestina juga menurun drastis karena keterbatasan anggaran operasional.
Mustafa menegaskan bahwa selama setahun, tidak ada satu sen pun dana pajak yang ditransfer ke pihaknya.
Landasan Hukum Pemungutan Pajak oleh Israel
Kewenangan Israel memungut pajak atas nama Palestina didasarkan pada Kesepakatan Oslo dalam Paris Protocol tahun 1994. Berdasarkan pakta tersebut, Israel wajib menyetorkan hasil pungutan pajak setiap bulan.
Namun, Israel sering menggunakan instrumen ini sebagai alat tekanan politik, terutama sejak agresi militer ke Gaza pada Oktober 2023.
Dana pajak mencakup sekitar 60 persen dari total pendapatan Otoritas Palestina setiap tahun.
Tuduhan Pencurian Dana
Kementerian Keuangan Palestina pada 19 April 2026 menyebut tindakan Israel sebagai upaya mencuri penerimaan pajak sah rakyat Palestina.
Dampaknya, pegawai negeri sipil hanya menerima upah sangat minim.
Konflik dana pajak ini berakar sejak 2019 ketika Israel mulai memotong jumlah yang setara dengan tunjangan bagi tahanan politik Palestina.
Situasi memburuk sejak perang Gaza November 2023, di mana Israel hanya mentransfer sebagian kecil dana.
Layanan publik di Gaza yang terdampak meliputi pembayaran gaji mantan pegawai, biaya operasional listrik, infrastruktur air bersih, dan dana bantuan sosial darurat.
Otoritas Palestina menolak menerima transfer dana yang tidak utuh.
Konfirmasi Israel
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengakui pihaknya membekukan dana pajak Palestina senilai NIS740 juta atau sekitar Rp4,28 triliun.
Ia menegaskan kebijakan ini akan berlanjut sebagai respons atas tindakan diplomatik Palestina yang dianggap merugikan Israel.
Dukungan Internasional
Sejumlah menteri keuangan dunia pada Februari lalu mengeluarkan pernyataan bersama mendesak Israel menyerahkan dana pajak Palestina.
Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan, bersama Brasil, Prancis, Denmark, Finlandia, dan Arab Saudi.
Dukungan global diharapkan memberikan tekanan politik agar Israel mematuhi Kesepakatan Oslo. Namun hingga kini, transfer dana penuh belum terealisasi.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






