Aturan Baru Konsolidasi Bank di RUU P2SK 2026 Resmi Berlaku, Ini Penjelasannya
Keempat, premi risiko yaitu cadangan biaya untuk mengantisipasi potensi gagal bayar atau risiko kredit macet di masa depan.
Pemerintah menilai bank-bank dengan skala besar umumnya memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi.
Kondisi tersebut memungkinkan mereka menjaga biaya operasional dan transaksi tetap rendah dibandingkan bank lainnya. Sebaliknya, bank-bank dengan skala kecil masih sering mengalami hambatan untuk mencapai efisiensi yang optimal.
Karena alasan tersebut, opsi konsolidasi dianggap sebagai solusi yang paling masuk akal untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Upaya konsolidasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme formal yang telah diatur.
Beberapa di antaranya meliputi penguatan modal inti secara mandiri atau melalui aksi korporasi berupa merger antarlembaga perbankan.
Herman memberikan ilustrasi bahwa jika terdapat bank kecil yang bersedia menambah modal atau melakukan merger, pemerintah akan sangat mendukungnya.
Hal ini semata-mata dilakukan agar biaya transaksi mereka bisa menjadi lebih kompetitif dan rendah.
Meskipun mendorong terjadinya konsolidasi, pemerintah menegaskan tidak memiliki target angka tertentu mengenai jumlah bank yang ideal di Indonesia.
Keberhasilan program ini tidak akan diukur dari seberapa sedikit jumlah bank yang tersisa setelah proses tersebut.
Indikator utama kesuksesan kebijakan ini tetap pada kemampuan industri dalam memangkas biaya transaksi.
Selain itu, peningkatan efisiensi secara menyeluruh di sektor keuangan menjadi poin yang jauh lebih krusial bagi pemerintah.
Herman menambahkan bahwa arah konsolidasi ini akan tertuang secara eksplisit dalam peta jalan industri perbankan yang baru.
Dokumen strategis tersebut sedang disusun secara kolaboratif oleh pemerintah dan OJK. Mengenai implementasi teknis di lapangan, OJK memegang peran penting sebagai regulator utama.
Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan dikeluarkannya aturan-aturan baru yang bersifat teknis untuk mendukung jalannya konsolidasi.
Pemerintah saat ini tengah memacu proses penyusunan aturan turunan dari UU P2SK agar bisa selesai sesuai jadwal.
Target penyelesaian pembahasan regulasi ini dipatok dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2026 ini. Pihak kementerian berharap setidaknya pada semester ini pembahasan sudah bisa menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Namun, Herman menekankan bahwa kualitas detail pembahasan tetap menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar kecepatan waktu.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pengaturan dalam regulasi baru ini bersifat komprehensif dan lengkap.
Dengan demikian, industri perbankan nasional akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk terus tumbuh dan bersaing di level global.
Update Terbaru
Belasan Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran di Jatinegara
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Program Vokasi Nemangkawi Antar PTFI Raih Penghargaan ESDM
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Keseruan Krisdayanti dan Aurel Hermansyah ikuti tren tukar makeup viral
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Analisis ramalan zodiak cinta 18 November khusus Gemini serta Aries
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Pahlavi Minta Negara Barat Akhiri Kekuasaan Ayatollah di Iran
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Cara Menjaga Profesionalisme Saat Satu Kantor dengan Mantan
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Catatan Rekor Langka yang Bisa Disamai Marc Marquez di Portugal
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Bupati Kupang Minta Tunda Pemeriksaan Polisi karena Jadwal DPRD
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Beda Harga per Denominasi, Antam vs UBS di Pegadaian
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Dosen TMK Ngaku Dirugikan Postingan Viral Donat Kunafa, Sebut Dirinya Juga Korban Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB






