PP 20/2026 Terbit, Pemerintah Dituding Tinggalkan UMKM? Ini Faktanya
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 memicu reaksi di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak yang menganggap pemerintah mulai menarik dukungan terhadap UMKM.
Bahkan muncul kesimpulan bahwa tarif pajak UMKM melonjak dari 0,5% menjadi 22%. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan DJP, Ani Natalia, mengajak publik membedah fakta sebelum menarik kesimpulan.
Tarif 0,5% Tetap Ada, Subjek Pajak Ditata
Pemerintah tidak menghapus tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Fasilitas ini tetap dipertahankan bagi yang berhak.
Batasan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun juga tidak berubah. Dua poin krusial ini masih berlaku seperti sebelumnya.
Perubahan PP 20/2026 lebih fokus pada subjek pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas. Pemerintah melakukan penataan agar insentif lebih tepat sasaran.
Tarif PPh final 0,5% diprioritaskan bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Fasilitas ini tetap dapat dinikmati selama memenuhi kriteria omzet dan jenis penghasilan.
Data DJP menunjukkan mayoritas pelaku usaha sudah di jalur yang sesuai.
Dari 1.504.048 wajib pajak non-karyawan yang lapor SPT Tahunan 2025, sebanyak 451.295 atau 30% menggunakan skema PPh final UMKM.
Sebanyak 84.742 wajib pajak atau 5,6% lainnya memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
PP 20/2026 mengakomodasi metode yang sudah lama dipilih pelaku usaha orang pribadi.
Pemerintah memandang pengaturan ulang ini perlu karena fungsi awal fasilitas PPh final sebagai instrumen pembinaan.
Insentif ini dirancang agar pelaku usaha pemula memiliki ruang memperkuat modal sebelum masuk sistem perpajakan umum.
Fasilitas Pajak Bukan Skema Permanen
Pemberian fasilitas ini memiliki batas waktu sejak lama. PP 23/2018 yang memperkenalkan tarif 0,5% sudah mengamanatkan jangka waktu pemanfaatan tertentu.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






