Perbanas Usul Blacklist Nasional untuk Pelaku Judol dan Fraud
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengusulkan pembentukan daftar hitam nasional bagi pelaku kejahatan finansial digital. Usulan ini mencakup pelaku pinjaman online ilegal, judi online, dan penipuan.
Mekanisme Daftar Hitam Nasional
Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon LP Napitupulu, mengatakan konsep ini bukan hal baru. Industri perbankan sudah memiliki sistem serupa untuk nasabah yang menerbitkan cek kosong.
Skema yang sama dinilai efektif jika diterapkan pada rekening yang mendukung judol atau pinjol ilegal. Rekening bermasalah yang ditemukan regulator akan masuk ke pusat data bersama.
Daftar hitam tersebut berasal dari identifikasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Data dari lembaga-lembaga itu akan dibagikan ke seluruh bank di Indonesia.
Dengan begitu, bank dapat menolak pengajuan pembukaan rekening baru dari oknum yang sudah terdaftar.
Mencegah Modus Baru dan Pengurus Perusahaan Ilegal
Basis data tunggal ini memiliki fungsi ganda. Selain memutus akses rekening yang ada, sistem ini mampu mencegah kemunculan entitas ilegal baru.
Pengawasan tidak hanya menyasar nomor rekening, tetapi juga identitas individu di balik layar. Pemegang saham hingga pengurus perusahaan yang menjalankan bisnis ilegal akan masuk dalam pantauan.
Nixon membandingkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK. Lewat SLIK, bank bisa mengetahui riwayat kredit calon nasabah sebelum menyetujui pinjaman.
Penerapan pola serupa untuk judol dan pinjol ilegal akan menciptakan standar pengawasan yang seragam.
Seluruh bank akan memiliki rujukan data yang sama sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk berpindah bank.
Sanksi Tegas Bagi Bank yang Melanggar
Perbanas menekankan perlunya instrumen hukuman yang tegas bagi pihak perbankan. Hal ini agar setiap institusi keuangan memiliki disiplin tinggi dalam memverifikasi data nasabah.
Berikut potensi sanksi bagi bank yang terbukti tetap melayani pihak dalam daftar hitam:
- Kelalaian verifikasi: denda administratif dalam jumlah tertentu.
- Sengaja membuka akses: uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ulang pengurus.
- Pelanggaran sistemik: sanksi berat lainnya sesuai regulasi otoritas keuangan.
Nixon menegaskan bahwa kepatuhan bank merupakan kunci utama keberhasilan program blacklist nasional ini. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kerugian masyarakat akibat praktik keuangan ilegal.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






