Ketua Komisi V DPRD Jabar Pastikan Pembahasan SPP Sekolah Tetap Berlanjut
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung memastikan pembahasan mengenai wacana menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri tetap berlanjut.
Wacana tersebut muncul dalam rapat antara Komisi V DPRD Jabar dan Dinas Pendidikan Jawa Barat saat pembahasan pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan awal pekan ini.
Meski menuai keberatan dari Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Yomanius menegaskan pansus tetap melanjutkan pembahasan sebagai bagian dari penyusunan regulasi.
Penolakan Dinilai Wajar
Menurut Yomanius, penolakan terhadap wacana tersebut merupakan hal yang wajar karena masih berupa pandangan masing-masing pihak.
Ia menafsirkan sikap Gubernur Dedi Mulyadi yang menolak karena belum ada kajian yang mendalam.
"Enggak masalah. Penolakan itu kan pandangan, sikap.
Nah kalau saya sih menangkap Pak Gubernur itu menolak karena belum ada kajian.
Kan itu sambungan Pak Gubernur bilang bahwa perlu ada kajian yang mendalam," kata Yomanius, Jumat (17/7).
Ia meyakini jika kajian menunjukkan hasil positif dan memiliki dasar kuat, seluruh pihak akan memiliki bahan pertimbangan yang lebih utuh.
Proses Pembahasan Tetap Berjalan
Yomanius menjelaskan hasil kajian mengenai pembiayaan pendidikan, termasuk opsi reaktivasi SPP, akan menjadi bagian dari pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Iya itu kan bagian dari pembahasan di Perda. Jadi nanti kita lihat aja di Perdanya gimana," katanya.
Ia memastikan proses pembahasan di tingkat pansus tetap berjalan sesuai mekanisme meski muncul pro dan kontra di ruang publik.
"Jalan terus. Jalan terus.
Ini kan masih panjang. Tapi harus dibahas dari sekarang kan," tegasnya.
Saat ini, pansus masih membahas substansi pasal demi pasal.
Keputusan akhir mengenai apakah ketentuan terkait SPP akan dimasukkan ke dalam Perda bergantung pada hasil pembahasan dan sikap fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan belum saatnya sekolah memungut SPP dari masyarakat. Ia menganjurkan sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal terlebih dahulu.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono juga menolak wacana tersebut karena berkewajiban menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan membebankan biaya kepada masyarakat.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






