Penerapan teknologi ini direncanakan diperluas ke seluruh wilayah, termasuk Kota Bandung. Namun, skema pembiayaan harus ditanggung bersama melalui kolaborasi anggaran provinsi dan pemerintah daerah.

"Nanti akan diterapkan di seluruh kelurahan dan nanti saya akan ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya karena tidak mungkin ditanggung provinsi semua," ungkapnya.

Mengenai desakan penetapan status kebencanaan lokal, Gubernur memilih memantau perkembangan situasi riil di lapangan terlebih dahulu.

"Status darurat sampah akan kita lihat dulu, jangan dibikin menjadi buru-buru darurat nanti orang panik," tegasnya.

Prioritas utama saat ini terfokus pada efektivitas eksekusi mitigasi.

>>> OJK Hapus Aturan KBMI 1, Bank Ganesha Bersiap Naik Kelas di 2026

"Yang harus kita lakukan bukan soal daruratnya tapi langkah penanganan kedaruratan dulu, nanti darurat menjadi panik sampahnya bertumpuk," pungkasnya.