Presiden Prabowo Subianto menyoroti realitas ekonomi nasional yang belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Meski angka pertumbuhan menunjukkan tren positif, ia mempertanyakan apakah kesejahteraan sudah dirasakan merata.

Pertanyaan itu disampaikan Prabowo usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juni 2026.

>>> Kasus Pembubaran Ibadah Gereja di Bantul Resmi Naik Sidik, Polisi Temukan Unsur Pidana

Ia mengajak publik melihat kondisi bangsa secara objektif.

Prabowo menekankan bahwa selama beberapa dekade, statistik menunjukkan ekonomi Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan.

Namun, ia merasa perlu evaluasi mendalam mengenai distribusi hasil pertumbuhan kepada rakyat kecil secara adil.

Ia mendorong semua pihak agar berani jujur melihat kondisi riil di lapangan. Presiden mengakui perjalanan bangsa masih diwarnai berbagai kelemahan dan tantangan.

Potensi Kekayaan Alam dan Tantangan Pengelolaannya

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Negara ini merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas krusial bagi kebutuhan global.

Kekayaan tersebut mencakup sektor mineral dan hasil bumi yang menjadi tulang punggung teknologi modern. Hal ini memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

Komoditas strategis yang dimiliki Indonesia meliputi:

  • Mineral penting seperti tembaga, timah, emas, dan logam tanah jarang.
  • Sumber energi fosil dan perkebunan seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit.
  • Komoditas pertanian unggulan yang telah mencapai swasembada pangan.
  • Kesiapan sektor pangan menghadapi ancaman krisis global.

Data tersebut mempertegas bahwa Indonesia memiliki modal besar menjadi kekuatan ekonomi dunia yang mandiri. Keberhasilan swasembada pangan menjadi bukti kesiapan menghadapi gejolak global.

Komitmen Transformasi Ekonomi Berbasis Pancasila

Meskipun kaya sumber daya, Prabowo menyesalkan potensi tersebut terlalu lama tidak dimanfaatkan optimal untuk kemakmuran rakyat. Nilai tambah kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak dinikmati pihak asing.