Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Target ambisius ini membutuhkan fondasi fiskal yang kokoh.

Saat ini rasio penerimaan negara terhadap PDB masih di level 12 persen. Angka tersebut tergolong rendah dibandingkan negara G20 lain seperti India (20 persen) dan Meksiko (25 persen).

>>> LEPAS Kirim 1.000 Unit Robot AiMOGA, 110 Intelligent Police Robot Mulai Dikirim

Potensi Besar Ekonomi Digital

Ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD99 miliar atau Rp1.600 triliun pada 2025. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia memiliki lebih dari 230 juta pengguna internet. Rata-rata masyarakat menghabiskan lebih dari tujuh jam per hari di dunia maya.

Namun kontribusi sektor digital terhadap pendapatan negara masih minim.

Realisasi PPN PMSE pada 2025 hanya sekitar Rp10,32 triliun, belum mencapai satu persen dari total nilai ekonomi digital.

Beban PPN sebenarnya ditanggung konsumen, bukan perusahaan platform global. Artinya, rakyat Indonesia yang membayar pajak, sementara raksasa digital belum memberikan kontribusi sebanding.

Ketimpangan dalam Ekosistem Nasional

Platform digital global menikmati keuntungan besar dari pasar Indonesia. Namun kontribusi langsung mereka ke kas negara dinilai tidak proporsional.

Pelaku usaha digital lokal dan media nasional justru menanggung beban pajak lebih berat. Perusahaan dalam negeri membayar berbagai pajak, menyerap tenaga kerja, dan membangun infrastruktur.

Industri media nasional terpukul akibat dominasi platform global. Sebagian besar belanja iklan digital mengalir ke raksasa teknologi asing, memicu efisiensi dan pengurangan tenaga kerja.

>>> Gagal Lolos KIP Kuliah 2026? Ini Alternatif Pendanaan Tanpa Student Loan

Sektor telekomunikasi juga menghadapi tantangan.

Operator seluler menggelontorkan investasi puluhan triliun rupiah per tahun untuk jaringan, sementara platform global belum memiliki kewajiban kontribusi seimbang.