Aturan Terbaru PPN Emas Perhiasan 2026, Begini Cara Hitung Resminya!
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Serui mengadakan kelas pajak tatap muka pada 11 Mei 2026. Kegiatan ini fokus membahas kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan emas.
Fandi Agam Razak, Kepala KP2KP Serui, menjelaskan bahwa edukasi ini menyoroti penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023.
Aturan tersebut mengatur kewajiban pajak bagi pedagang emas.
Tujuan Kelas Pajak
Kelas pajak bertujuan memberikan pendampingan langsung kepada wajib pajak di Serui. Harapannya, pemahaman regulasi meningkat.
Selain itu, kegiatan ini mendorong kepatuhan pedagang emas dalam menjalankan dan melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu. Langkah ini diambil agar pelaku usaha tidak bingung dengan aturan teknis.
Pemahaman yang lebih baik diharapkan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih sehat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ketentuan PPN bagi Pedagang Emas Perhiasan
Pedagang emas yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN. Untuk penjualan ke konsumen akhir, tarif besaran tertentu sebesar 1,65% dari total harga jual.
Otoritas pajak mendorong pedagang emas di Kepulauan Yapen untuk segera mendaftar sebagai PKP. Setelah dikukuhkan, mereka harus menjalankan sistem self assessment.
Tiga tanggung jawab utama PKP meliputi pemungutan pajak, penyetoran ke kas negara, dan pelaporan SPT Masa PPN secara berkala.
Rincian Tarif PPN Emas Perhiasan
Berikut tarif besaran tertentu atas penyerahan emas perhiasan oleh PKP pedagang emas:
- Penjualan ke pedagang lain atau konsumen akhir dengan faktur pajak lengkap: tarif PPN efektif 1,1% (10% x tarif PPN umum).
- Penjualan ke pedagang lain atau konsumen akhir tanpa faktur pajak: tarif PPN efektif 1,65% (15% x tarif PPN umum).
- Penyerahan kepada pabrikan emas perhiasan: tarif PPN efektif 0% (0% x tarif PPN umum).
Perbedaan tarif bergantung pada kelengkapan administrasi. Pedagang yang memiliki faktur pajak atau dokumen impor lengkap mendapat keringanan tarif lebih rendah.
Jika tidak dapat menunjukkan faktur pajak, tarif yang berlaku lebih tinggi, yaitu 15% dari tarif umum dikalikan harga jual.
Sementara itu, transaksi ke pabrikan dikenakan tarif 0%.
Ketentuan ini dirancang untuk membuat rantai distribusi emas perhiasan lebih transparan. Pemerintah juga ingin memastikan keadilan bagi pelaku usaha yang patuh mendokumentasikan transaksi.
KP2KP Serui akan terus melakukan edukasi berkesinambungan. Pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi dapat mendatangi kantor KP2KP secara gratis.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






