Aturan DHE SDA Terbaru Berlaku Besok, Purbaya Tegaskan Repatriasi Wajib 100 Persen di 2026
Meskipun menerapkan aturan yang cukup ketat, pemerintah tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi kategori eksportir tertentu.
Relaksasi ini terutama menyasar sektor pertambangan yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian internasional.
Eksportir yang terafiliasi dengan negara yang memiliki kesepakatan dagang bilateral dengan Indonesia mendapatkan perlakuan khusus.
Mereka diperbolehkan menempatkan dana dengan skema yang berbeda dari ketentuan umum yang berlaku.
Berikut poin-poin relaksasi bagi eksportir dengan skema perjanjian bilateral:
- Kewajiban penempatan valuta asing minimal sebesar 30 persen dengan durasi selama tiga bulan.
- Eksportir diberikan izin untuk melakukan transaksi atau penukaran valas pada bank di luar bank BUMN.
- Ketentuan ini berlaku jika terdapat nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama perdagangan yang sah secara hukum.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga hubungan kerja sama internasional sekaligus memastikan aliran modal tetap masuk ke sistem keuangan dalam negeri.
Pemerintah tetap mengawasi pelaksanaan skema khusus ini agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Insentif Pajak untuk Mendorong Kepatuhan
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan pelaku usaha, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif perpajakan.
Langkah ini diambil agar para eksportir merasa lebih nyaman dalam memarkirkan dana mereka di instrumen keuangan domestik.
Insentif tersebut berupa pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga atau imbal hasil dari instrumen penempatan DHE SDA.
Besaran tarif ini diklaim jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga instrumen investasi reguler lainnya.
Berikut ringkasan perbandingan tarif pajak dan manfaat bagi eksportir:
- Instrumen DHE SDA: tarif PPh mulai dari 0 persen, tergantung jangka waktu penempatan dana di dalam negeri.
- Investasi reguler: tarif PPh hingga 20 persen, berlaku untuk instrumen keuangan konvensional pada umumnya.
Purbaya menjelaskan bahwa tarif PPh bahkan bisa mencapai nol persen jika eksportir menempatkan dananya dalam jangka waktu tertentu.
Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan daya saing bagi perbankan nasional dalam mengelola devisa hasil ekspor.
Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban regulasi dan pemberian insentif, pemerintah berharap stabilitas ekonomi nasional akan semakin kokoh.
Implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026 ini menjadi tonggak penting dalam menjaga kedaulatan moneter Indonesia.
Update Terbaru
Android Watches Dapatkan Fitur Penghemat Baterai Canggih Fitbit
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Asisten AI Desktop Proton Lumo Meluncur Bawa Fitur Privasi
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Apple Alami Gangguan Layanan Luas pada App Store hingga iCloud
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Pesta Gol ke Gawang Afghanistan Belum Puaskan Pelatih Timnas U-17
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Terungkap Motif Versi Terduga di Balik Tewasnya Janda Probolinggo, Berawal dari Ejekan Wes Elek
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Leonid, Hujan Meteor Tercepat Tahun Ini, Puncaknya 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Ariana Grande Terharu Raih Empat Nominasi Grammy Awards 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:02 WIB
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB






