Kemenpar Hapus Akomodasi Tanpa Izin dari OTA Mulai Agustus 2026
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan menindak tegas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki izin resmi di platform agen perjalanan daring (OTA).
Penghapusan total akan berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Kebijakan ini mewajibkan seluruh fasilitas akomodasi alternatif, seperti vila dan homestay, untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kemenpar telah berkoordinasi dengan Airbnb, Booking. com, Agoda, dan Tiket.
com untuk menerapkan aturan tersebut.
Verifikasi Terintegrasi dan Masa Tenggang
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sistem verifikasi berbasis API yang terintegrasi dengan data OSS.
Sistem ini akan menyaring data NIB, KBLI, dan NKU secara otomatis dan ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Juni 2027.
“Proses ini akan menciptakan mekanisme verifikasi yang lebih cepat dan akurat,” kata Menpar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Saat ini, Kemenpar mendeteksi sekitar 1.600 pelaku usaha akomodasi tidak berizin yang masih aktif di platform digital.
Pemerintah memberikan masa tenggang dua bulan bagi pengelola untuk mengurus izin sebelum penghapusan total.
“Mereka diberi waktu dua bulan untuk protes, apabila mereka sudah ada izin bisa memberikan bukti,” ujar Widiyanti.
Jika tidak bisa memproses izin baru dalam dua bulan, akomodasi akan di-delist mulai 1 Agustus 2026.
Edukasi dan Dampak Positif
Sejak Maret 2025, Kemenpar telah menggelar sosialisasi di lima provinsi dan enam coaching clinic, mengedukasi lebih dari 1.500 pelaku usaha.
Kolaborasi dengan sembilan mitra OTA berhasil meningkatkan kesadaran legalitas.
Data per 20 Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan 46,5 persen pada jumlah unit akomodasi jangka pendek yang mendaftarkan NIB di sistem OSS.
Sektor vila mencatat lonjakan tertinggi sebesar 76,4 persen.
“Hal ini menunjukkan semakin banyak bisnis akomodasi yang memasuki sistem formal,” kata Menpar. Ia menambahkan bahwa kemajuan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan mitra OTA.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






