Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan menindak tegas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki izin resmi di platform agen perjalanan daring (OTA).

Penghapusan total akan berlaku mulai 1 Agustus 2026.

>>> 31 Ucapan Selamat Hari Raya Waisak yang Penuh Makna untuk Dibagikan

Kebijakan ini mewajibkan seluruh fasilitas akomodasi alternatif, seperti vila dan homestay, untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kemenpar telah berkoordinasi dengan Airbnb, Booking. com, Agoda, dan Tiket.

com untuk menerapkan aturan tersebut.

Verifikasi Terintegrasi dan Masa Tenggang

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sistem verifikasi berbasis API yang terintegrasi dengan data OSS.

Sistem ini akan menyaring data NIB, KBLI, dan NKU secara otomatis dan ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Juni 2027.

“Proses ini akan menciptakan mekanisme verifikasi yang lebih cepat dan akurat,” kata Menpar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Saat ini, Kemenpar mendeteksi sekitar 1.600 pelaku usaha akomodasi tidak berizin yang masih aktif di platform digital.

>>> Kemenperin Tunda Insentif Kendaraan Listrik hingga Juli 2026

Pemerintah memberikan masa tenggang dua bulan bagi pengelola untuk mengurus izin sebelum penghapusan total.

“Mereka diberi waktu dua bulan untuk protes, apabila mereka sudah ada izin bisa memberikan bukti,” ujar Widiyanti.

Jika tidak bisa memproses izin baru dalam dua bulan, akomodasi akan di-delist mulai 1 Agustus 2026.

Edukasi dan Dampak Positif

Sejak Maret 2025, Kemenpar telah menggelar sosialisasi di lima provinsi dan enam coaching clinic, mengedukasi lebih dari 1.500 pelaku usaha.

Kolaborasi dengan sembilan mitra OTA berhasil meningkatkan kesadaran legalitas.

Data per 20 Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan 46,5 persen pada jumlah unit akomodasi jangka pendek yang mendaftarkan NIB di sistem OSS.

Sektor vila mencatat lonjakan tertinggi sebesar 76,4 persen.

>>> Elena Rybakina Tersingkir dari Prancis Terbuka 2026 Usai Ditumbangkan Petenis Peringkat 55 Dunia

“Hal ini menunjukkan semakin banyak bisnis akomodasi yang memasuki sistem formal,” kata Menpar. Ia menambahkan bahwa kemajuan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan mitra OTA.