Kemenpar dan Kemenkum Jalin Kerja Sama Lindungi Kekayaan Intelektual Produk Wisata
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk memperkuat pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di sektor pariwisata.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretaris Kemenpar Bayu Aji dan Dirjen DJKI Hermansyah Siregar.
Mewakili Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Bayu Aji menyebut kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk melindungi indikasi geografis produk unggulan di destinasi wisata.
"Pelindungan kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
Kami ingin nilai tambah dari produk-produk khas daerah benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat dan pelaku usaha di destinasi wisata, bukan justru diklaim atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak," ujar Bayu Aji di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Peran Masing-masing Pihak
Melalui kerja sama ini, DJKI Kemenkum akan memberikan fasilitasi, bimbingan teknis, serta pendampingan kepada Kemenpar dalam proses pelindungan indikasi geografis bagi produk unggulan di kawasan pariwisata.
Sementara itu, Kemenpar akan menyediakan data dan informasi mengenai potensi sektor pariwisata yang dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.
Upaya pelindungan kekayaan intelektual juga akan diintegrasikan ke dalam pengembangan destinasi dan produk wisata.
Menurut Bayu Aji, kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat identitas destinasi wisata, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas peluang ekonomi masyarakat, serta menjaga keaslian dan reputasi produk unggulan daerah agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap tahun untuk memastikan implementasinya berjalan efektif.
Bayu Aji menilai sinergi ini menjadi bagian dari strategi pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat melalui pelindungan aset intelektual daerah.
"Kami berharap kerja sama ini menjadi langkah berkelanjutan sehingga semakin banyak produk khas destinasi wisata Indonesia yang memperoleh pelindungan hukum yang kuat, sekaligus semakin berdaya saing di pasar domestik maupun internasional," katanya.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB






