Prancis Siap Seret Militer Israel ke Ranah Hukum Terkait Kekerasan Flotilla
Pemerintah Prancis memberikan sinyal kuat untuk membawa tindakan militer Israel terhadap aktivis kemanusiaan ke ranah hukum.
Langkah ini diambil setelah warga negara Prancis menjadi korban kekerasan dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF).
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Menurutnya, bukti visual yang beredar menjadi dasar kuat bagi Paris untuk bertindak lebih jauh.
"Selain kecaman yang diperlukan dari sudut pandang politik, kami harus bertindak karena ada korban dari warga negara Prancis.
Kami tidak mengesampingkan untuk melaporkan semua tindakan yang terekam dalam video kepada otoritas hukum kami," kata Lecornu.
Pemerintah Prancis juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan. Langkah validasi data kini tengah berjalan untuk menentukan yurisdiksi hukum yang paling tepat.
"Tidak ada siapa pun yang boleh menyerang rakyat Prancis dengan impunitas dan tanpa respons apa pun," ujar Lecornu.
Video Provokatif dan Dampaknya
Ketegangan diplomatik ini memuncak setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video pada Rabu (20/5).
Rekaman tersebut memperlihatkan pasukan keamanan Israel memaksa para aktivis flotilla bersujud di lantai dalam posisi tangan terikat.
Dalam rekaman itu, Ben-Gvir juga melontarkan pernyataan provokatif terhadap peserta pelayaran kemanusiaan. Berdasarkan laporan FranceInfo, para peserta GSF kini bersiap mengajukan gugatan hukum terhadap Israel di sejumlah negara.
Pihak GSF melaporkan adanya tindak kekerasan sistematis selama penahanan. Insiden tersebut mengakibatkan sedikitnya 30 kasus patah tulang di kalangan aktivis kemanusiaan.
Kronologi Misi Kemanusiaan GSF
Misi kemanusiaan yang membawa bantuan untuk warga di Jalur Gaza ini bermula dengan damai dari Spanyol. Namun, perjalanan tersebut berakhir dengan pencegatan oleh militer Israel di perairan internasional.
Otoritas Prancis terus melakukan koordinasi internal untuk memproses laporan kekerasan ini. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan kedaulatan warga negara Prancis di mata internasional.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






