>>> Aksi Unjuk Rasa 17 Juni 2026 Hambat Arus Lalu Lintas Jakarta

"Sejak kami pimpinan di Komisi VII DPR RI periode 2019-2024, kami sudah mendorong adanya substitusi dari pemanfaatan LPG 3 kg ke kompor listrik.

Alternatifnya dua saat itu, yaitu memperluas jaringan gas agar gas alam masuk ke dalam rumah tangga atau melakukan substitusi dari LPG 3 kg dengan kompor listrik," tutur Eddy.

Eddy menyatakan bahwa skema pemberian kompor dan alat masak secara gratis dinilai lebih efisien dibandingkan mempertahankan kuota impor gas yang tinggi.

"Kompornya diberikan gratis, alat pemasaknya ada dua unit diberikan gratis, dan pemasangan listrik khusus untuk tegangan yang dibutuhkan kompor listrik, itu juga dipasang gratis.

Itu masih lebih murah daripada kita mengimpor LPG," jelasnya.

Pihaknya menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal kelanjutan kebijakan substitusi energi rumah tangga tersebut.

"Kami mendukung apa yang telah kami gagas di periode DPR sebelumnya, agar terjadi pergantian dari pemanfaatan LPG di rumah tangga menjadi kompor listrik," pungkas Eddy.

Berdasarkan data kementerian, belanja program strategis infrastruktur ESDM 2027 mencapai Rp22,48 triliun dari total pagu.

"Anggaran tersebut termasuk belanja program strategis infrastruktur sebesar Rp 22,48 triliun dan alokasi minimal untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 165,1 miliar," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

Pengesahan seluruh usulan anggaran kementerian dilakukan secara formal oleh pimpinan sidang komisi pada akhir raker.

"Komisi XII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian ESDM RI tahun anggaran 2027 sebesar Rp 27.335.640.478," kata Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya.

Program kompor listrik sempat dibatalkan oleh PT PLN (Persero) pada September 2022 demi menjaga kenyamanan pemulihan ekonomi masyarakat.

>>> BRI Prioritas Tawarkan Solusi Manajemen Kekayaan dan Welcome Reward Rp15 Juta

Konsumsi LPG nasional tercatat terus melonjak dari 8,9 juta ton pada 2024 menjadi 9,13 juta ton pada 2025, dan diperkirakan menembus 9,49 juta ton tahun ini dengan porsi gas bersubsidi mencapai 90 persen hingga 95 persen.