Kemasan Polos Rokok Dinilai Ancam Fiskal dan Lapangan Kerja
Rabu / 15-07-2026, 21:45 WIB
Rencana penerapan kemasan polos rokok dikhawatirkan mengancam penerimaan negara Rp221,7 triliun dan 6 juta tenaga kerja. DPR minta kajian matang.
Rabu / 15-07-2026, 21:45 WIB
Rencana penerapan kemasan polos rokok dikhawatirkan mengancam penerimaan negara Rp221,7 triliun dan 6 juta tenaga kerja. DPR minta kajian matang.
Selasa / 09-06-2026, 18:04 WIB
APVI menilai penerapan kemasan polos dalam RPMK turunan PP 28/2024 berpotensi merugikan industri rokok elektronik dan UMKM, serta mengancam target pertumbuhan ekonomi 8%.
Senin / 08-06-2026, 23:28 WIB
Kementerian Kesehatan melanjutkan pembahasan aturan kemasan polos rokok yang ditolak asosiasi industri, petani, dan pekerja karena dinilai mengancam mata pencaharian.
Senin / 08-06-2026, 21:00 WIB
Kementerian Kesehatan melanjutkan penyusunan aturan kemasan polos produk tembakau. Kebijakan ini ditolak asosiasi industri, petani, dan pekerja karena dinilai melanggar hak merek dan mengancam mata pencaharian.
Minggu / 07-06-2026, 21:00 WIB
Anggota DPR menolak rencana Kemenkes soal kemasan rokok polos karena dinilai mengancam ekonomi, petani tembakau, dan ratusan ribu tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau.
Minggu / 07-06-2026, 20:38 WIB
Rencana Kemenkes menerapkan kemasan polos untuk produk tembakau dan rokok elektronik memicu perdebatan antara hak konsumen atas informasi produk dan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Sabtu / 06-06-2026, 10:00 WIB
Kementerian Kesehatan menyusun rancangan peraturan tentang kemasan polos produk tembakau dan rokok elektronik untuk mengurangi daya tarik bagi anak dan remaja.
Jumat / 05-06-2026, 21:16 WIB
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang kemasan polos karena dinilai mengancam keberlanjutan UMKM dan berpotensi meningkatkan produk ilegal.
Senin / 01-06-2026, 03:19 WIB
Pelaku industri tembakau khawatir kebijakan kemasan rokok polos memicu lonjakan rokok ilegal. GAPRINDO ungkap potensi pasar gelap capai 50% dan ancaman penerimaan negara.
