Penyelesaian tunggakan iuran dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efektif karena basis peserta aktif semakin luas.

Evaluasi Penonaktifan Peserta PBI

Dalam pembahasan yang sama, pemerintah juga menyoroti penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang sempat menimbulkan keresahan publik pada Februari lalu.

Penyesuaian data dinilai dilakukan terlalu cepat tanpa sosialisasi memadai di daerah. Untuk itu, diusulkan agar pemutakhiran data dilakukan bertahap dan disertai masa transisi dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan berlaku.

Skema transisi tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak langsung kehilangan akses layanan kesehatan dan memiliki waktu untuk menyesuaikan status kepesertaan.

Koordinasi Lintas Kementerian

Pemerintah menegaskan koordinasi lintas kementerian terus berjalan untuk memastikan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda dapat diterapkan secara menyeluruh.

Bahkan, pembahasan teknis disebut tetap dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbitnya peraturan presiden secara formal. Dengan langkah ini, pemerintah berharap lebih banyak peserta kelas III kembali aktif dan memperoleh perlindungan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.