Ratusan komentar kritis pun membanjiri akun Instagram tersebut. Salah satunya dari @caica11 yang mempertanyakan kejanggalan fisik kayu yang disebut “tumbang alami”:

“Kayu yang tumbang alami kok bisa udah nggak ada cabangnya, rantingnya, dan daun-daunnya, Pak? Tumbang alami kok rapi banget potongannya?”

Pertanyaan serupa dilontarkan oleh @claudiadeasyy:

“Jangan ngelawan bukti dari Allah, Pak. Tumbang alami kok potongannya rapi banget. Pak, gak takut?”

Sementara @villinfadri, yang mengaku sebagai awam, menuturkan dengan nada penasaran namun penuh kecurigaan:

“Kayu lapuk kok potongannya rapih banget ya, Pak? Kalau roboh alami, akar sama rantingnya kemana?”

Dan yang paling tajam datang dari @nores_snors:

“Kalau menurut Anda kayu gelondongan yang ramai di bencana Sumatera itu bukan karena pembalakan liar, jadi itu pembalakan yang dilegalkan negara demi korporasi berduit ya? Kayu lapuk kok rapi amat potongannya? Gergajinya dari alam gaib, Pak?”

Baca juga: Muhammad Daffa Al Zahran Sakit Apa? Benarkah Akibat Leukemia? Berikut Kronologi Tewasnya Konten Kreator TikTok Siti Rohimah atau Siro

Antara Regulasi dan Praktik Lapangan
Para aktivis lingkungan menilai bahwa insiden ini membuka kembali luka lama terkait tata kelola hutan di Indonesia. Meski sistem SIPUH dirancang untuk menjamin transparansi dan legalitas eksploitasi hasil hutan, banyak laporan dari lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut kerap dimanipulasi untuk “memutihkan” kayu hasil pembalakan liar.

“Ini bukan kali pertama isu ‘kayu legal’ mencuat di tengah bencana alam. Tapi kali ini, publik lebih melek. Mereka melihat sendiri ketidaksesuaian antara narasi resmi dan realitas visual,” ujar Rina Susanti, peneliti hutan dari WALHI Sumatera, saat dihubungi via telepon.

Ia menambahkan, penampakan kayu gelondongan yang bersih—tanpa akar, ranting, atau daun—jelas menunjukkan bahwa kayu tersebut telah melalui proses penebangan dan pengolahan manual, bukan hasil tumbang alami akibat cuaca.

KLHK Diminta Transparan dan Evaluasi Sistem Perizinan
Desakan pun mengalir agar KLHK membuka data lengkap terkait asal-usul kayu, termasuk peta lokasi PHAT, izin tebang yang dikeluarkan, serta audit forensik terhadap kayu yang ditemukan di lokasi banjir. Publik juga mendesak agar Kementerian tidak hanya memberikan pernyataan defensif, tetapi membuktikan bahwa sistem SIPUH benar-benar bekerja tanpa celah korupsi atau kolusi.

“Kalau benar semua sesuai aturan, tunjukkan buktinya. Bukan hanya kata-kata. Rakyat butuh kepastian, bukan narasi yang terasa seperti upaya menutup-nutupi,” tegas Arif Budiman, koordinator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK).

Menimbang Dampak Lingkungan dan Kepercayaan Publik
Insiden ini bukan sekadar soal kayu. Ini adalah ujian kredibilitas pemerintah dalam menangani isu lingkungan secara jujur dan akuntabel. Di tengah krisis iklim yang semakin parah, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola sumber daya alam menjadi aset yang tak ternilai.

Jika KLHK gagal menjawab pertanyaan mendasar dari masyarakat—terutama soal ketidaksesuaian antara klaim “tumbang alami” dan kondisi fisik kayu yang terlihat terpotong rapi—maka bukan hanya reputasi Dirjen Gakkum yang tercoreng, tetapi juga legitimasi seluruh sistem pengelolaan hutan nasional.
***