Sejak 2015, penghitungan upah minimum menggunakan formula yang berubah setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Nabiyla, ketentuan baru memberikan ruang bagi pemerintah daerah menggunakan KHL sebagai alternatif dasar penghitungan upah minimum.

"Ketika kita mencoba sesuatu terus-menerus dan gagal, bukankah waktunya mencoba sesuatu yang baru?

Itulah yang dilakukan UU 27/2026 dengan membuka kemungkinan penetapan upah minimum berdasarkan KHL," jelasnya kepada Hukumonline pada Selasa (17/11).

Nabiyla menjelaskan penggunaan KHL tidak serta-merta menghapus formula sebelumnya; daerah masih dapat menggunakan formula, sedangkan standar KHL menjadi pilihan.

Ia juga menyoroti perubahan mekanisme survei KHL sejak PP Nomor 78 Tahun 2015, yang dilakukan pemerintah, lembaga survei, dan Kementerian Ketenagakerjaan, bukan lagi Dewan Pengupahan.

Menurutnya, pendekatan itu dapat memperkuat orientasi kebijakan upah terhadap kebutuhan dasar pekerja.

"Apalah artinya persaingan usaha atau kompetisi global, ketika orang yang bekerja tidak bisa sekadar mendapatkan kebutuhan hidup layak," tegas Nabiyla.

Meski demikian, ia mempertanyakan kepastian penerapan aturan baru karena PP Nomor 49 Tahun 2025 belum mencantumkan KHL sebagai dasar penetapan upah minimum.

Ia juga mengkritik kerumitan mekanisme pengupahan di Indonesia dibandingkan praktik negara lain yang lebih berorientasi pada standar kehidupan layak.

"Saya sampai sekarang belum menemukan negara yang seribet itu penetapan upah minimumnya. Jangan-jangan kita tidak perlu dibuat seribet itu, yang akhirnya menempatkan Dewan Pengupahan jadi tukang stempel," pungkasnya.