Kalangan buruh di Jawa Timur mendesak pemerintah menetapkan upah minimum 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Tuntutan ini muncul di tengah proyeksi pemerintah yang memperkirakan kenaikan upah 6 hingga 9 persen berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026.

Sekretaris PERDA KSPI Jawa Timur, Jazuli, menyebut KHL pekerja di provinsi itu mencapai Rp3.742.675 pada 2026.

Angka tersebut tercantum dalam Surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI. 01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Sementara UMP Jawa Timur 2026 hanya Rp2.446.973, sehingga terdapat selisih Rp1.295.702 per bulan.

Jazuli menilai kesenjangan itu menunjukkan standar pengupahan saat ini belum mencukupi kebutuhan pekerja dan keluarganya.

"Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat," ujarnya.

Untuk memperjuangkan tuntutan, KSPI Jawa Timur menjadwalkan demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Jumat (20/11).

Aksi itu direncanakan melibatkan 1.000 peserta dari 12 daerah industri.

Daerah yang akan mengirim peserta meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Empat Tuntutan Utama Buruh

KSPI mengajukan empat tuntutan terkait pengupahan 2027.

Pertama, UMP Jawa Timur 2027 ditetapkan minimal Rp3.742.675 atau naik 52,95 persen sesuai nilai KHL.

Kedua, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal Rp3.929.809 atau sekurang-kurangnya 5 persen di atas UMP berdasarkan Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026.

Ketiga, 34 kabupaten dan kota yang UMK 2026-nya masih di bawah standar KHL diminta menaikkan upah setidaknya hingga memenuhi KHL masing-masing daerah.

Untuk Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo, KSPI meminta penggunaan indeks alfa minimal 1,00.