Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap konstitusi dan pemerintahan yang sah.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah koalisi menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Presiden KSPSI, Andi Gani, menegaskan bahwa gerakan buruh tidak memiliki agenda untuk mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut berlangsung di gedung DPR RI dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah pimpinan DPR lainnya turut hadir bersama perwakilan KBPBI dalam dialog tersebut.

Andi Gani menyampaikan kesetiaan terhadap konstitusi untuk merespons berbagai anggapan negatif mengenai buruh di media sosial.

Ia menyebut sikap ini sebagai penegasan organisasi sekaligus tanggapan atas narasi yang menggambarkan gerakan buruh secara negatif.

Dukungan buruh terhadap pemerintahan dikaitkan dengan berbagai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap kelompok pekerja.

Andi Gani menyoroti kunjungan Presiden dalam perayaan May Day hingga pemberian gelar pahlawan kepada tokoh buruh Ibu Marsinah.

Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR atas dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan tersebut dengan meminta KBPBI tidak terpengaruh oleh isu negatif di media sosial.

Ia mendorong koalisi tetap fokus menjalankan agenda perjuangan untuk kepentingan dan kesejahteraan para pekerja.

Dasco menekankan pentingnya konsistensi gerakan buruh dalam melindungi tenaga kerja serta mengadvokasi persoalan ketenagakerjaan.

Dalam acara itu, Dasco turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.