Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa peluang Undang-Undang Perampasan Aset digunakan sebagai alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat penegak hukum telah ditutup.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Rabu (18/11), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Habib, kekhawatiran masyarakat soal potensi penyalahgunaan wewenang sudah diproteksi dalam rancangan undang-undang tersebut.

"Semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Korban Investasi Bodong Dapat Ganti Rugi

Habib juga menyebut UU Perampasan Aset akan membawa kabar baik bagi korban investasi dan perdagangan saham bodong.

Para korban, kata dia, dapat langsung menerima ganti kerugian dari hasil penjualan aset para pelaku tindak pidana.

Sementara itu, Dasco mengatakan RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sesuai jadwal, rapat paripurna DPR digelar pada Kamis (19/11).

Dasco menjelaskan pembahasan RUU tersebut telah melalui 87 kali rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat sejak September 2025.

Rapat itu mengundang praktisi hukum, kelompok advokat, hingga mahasiswa.

Delapan fraksi di Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke paripurna.

Kesepakatan diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu yang turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mewakili pemerintah.