Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej membeberkan tujuh poin utama dalam RUU Perampasan Aset. Aturan ini dirancang untuk menyasar hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Dalam paparannya, pemerintah menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur skema perampasan aset baik melalui proses pidana maupun tanpa putusan pidana.

Jenis kejahatan yang tercakup dalam ruang lingkup aturan ini cukup luas. Selain korupsi, regulasi ini juga mencakup narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga kejahatan siber.

Masyarakat disebut menaruh harapan besar agar seluruh tahapan penelusuran hingga pengelolaan aset berjalan adil. Proses tersebut meliputi pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan secara akuntabel.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan peluang penyalahgunaan undang-undang ini sebagai alat kekuasaan telah ditutup. Regulasi tersebut juga diharapkan memberi kepastian bagi korban investasi bodong.

Tujuh poin pengaturan tersebut mencakup ruang lingkup tindak pidana dan jenis aset yang dapat dirampas. Aturan juga mengatur hukum acara perampasan dengan atau tanpa putusan pidana.

Poin berikutnya meliputi pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan khusus bentukan Presiden. Sistem pengawasan berkala ini juga akan didukung teknologi informasi terintegrasi serta kejelasan pendanaan.