Pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan tersebut mewajibkan setiap unit melaporkan penggunaan dana harian guna memastikan transparansi serta akuntabilitas anggaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa aturan pelaporan ini menjadi bagian dari transformasi program.

Satuan yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian akan dikenai sanksi berupa penghentian pencairan dana.

Langkah penataan anggaran ini juga melibatkan efisiensi dana operasional serta pencegahan praktik percaloan yang tidak diperlukan.

Badan Gizi Nasional turut mengoptimalkan pengawasan melalui penggunaan kamera pengawas yang terhubung dengan teknologi kecerdasan buatan.

Zulkifli menjelaskan bahwa transformasi MBG 2.0 mencakup efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun.

Efisiensi itu terdiri dari anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, dan Virtual Account ganda.

Hasil efisiensi anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Pelaporan penggunaan dana harian menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan dana operasional program digunakan secara transparan.

"SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya," imbuh Zulkifli.

Pembenahan tata kelola MBG dibahas dalam pertemuan Zulkifli dengan Kepala BGN Sudaryono pada Rabu (18/11).

Pertemuan itu membahas percepatan perbaikan program, mulai dari validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah kejadian yang membahayakan penerima manfaat.

Pemerintah juga memprioritaskan percepatan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap.