Badan Gizi Nasional mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program utama lembaganya. Langkah tersebut dilakukan dengan menempatkan sejumlah pejabat yang memiliki latar belakang dari lembaga antirasuah.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola berjalan secara transparan. Penguatan integritas dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program berskala besar.

Dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendapatkan penugasan tersebut adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Keduanya kini memegang posisi strategis di dalam struktur organisasi yang baru.

Mungki Hadipratikno sebelumnya bertugas sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi. Ia sekarang mengemban tugas sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN.

Sementara itu, Haerudin yang pernah menjadi Kepala Sekretariat Dewan Pengawas kini menduduki posisi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi.

Penempatan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kerawanan.

BGN juga membuka diri terhadap berbagai masukan dan hasil kajian dari KPK. Setiap rekomendasi pencegahan korupsi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan akan dijadikan bahan evaluasi sistem.

Pihak BGN tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan di lapangan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh proses program ini ditargetkan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.