Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.

Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah siap beroperasi pada minggu kedua Desember.

Di samping transparansi anggaran, pembenahan program diarahkan untuk memastikan bantuan makanan bergizi diterima kelompok sasaran yang tepat.

BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.

Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

Penataan anggaran juga mencakup penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran MBG.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat pengawasan keamanan pangan untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen.

Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah dengan mengacu pada praktik program makan sekolah di negara lain.

Penerapan sistem tersebut akan dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan terhadap SPPG juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan oleh satuan tugas MBG di daerah.

BGN turut mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPPG.

Melalui transformasi MBG 2.0, pemerintah berharap pembenahan tata kelola, efisiensi anggaran, dan penguatan pengawasan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.