Pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0.

Langkah ini dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

Fokusnya memastikan program berjalan transparan dan menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Diperketat

Kepala BGN memangkas anggaran hingga Rp44 triliun dari efisiensi internal BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, serta rekening virtual ganda.

Dana hasil efisiensi dipastikan murni uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini wajib menyetor Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Jika tidak menepati, pencairan dana akan langsung dihentikan demi transparansi penuh.

BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG, dengan 31 unit siap beroperasi dan direncanakan diresmikan pada minggu kedua Desember.

Sisanya masih dalam tahap pembenahan sarana, terutama di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi.

Untuk distribusi tepat sasaran, BGN menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 bagi 26.885 SPPG aktif yang melayani hampir 58 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, SPS 3 memanfaatkan data pemutakhiran Kemendikdasmen dan Kemenag untuk peserta didik, diikuti SPS 4 bagi kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita (3B) berbasis data by name by address yang valid.

Pemerintah juga menertibkan praktik percaloan untuk mengamankan alokasi anggaran.

Aspek keamanan pangan dikawal ketat demi target nihil kejadian fatal, antara lain lewat sistem penyajian prasmanan di sekolah yang mengadopsi praktik terbaik negara lain.

Evaluasi sistem ini didukung penyempurnaan panduan operasional, fasilitas sekolah, edukasi gizi, serta inspeksi ketat oleh satuan tugas daerah.

Pengawasan lapangan dioptimalkan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung langsung dengan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPPG.

Lewat rangkaian transformasi MBG 2.0, pemerintah optimistis kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut semakin terjaga.